Bawa Spanduk Bertuliskan Tangkap Bupati Simalungun, FMPB Desak KPK Periksa Bupati RHS dan CH Dugaan Korupsi & Gratifikasi

JAKARTA-Dengan membawa spanduk bertuliskan "Tangkap Bupati Simalungun" Lembaga Forum Mahasiswa Peduli Bangsa (FMPB) Sumatera Utara mendatangi kantor komisi pemberantasan korupsi republik Indonesia dan mendesak KPK mengusut dugaan korupsi & gratifikasi yang terjadi di Kabupaten Simalungun mulai 2021 sampai dengan 2023

Baca juga: Restorative Justice, Kasus Penadah Barang Curian di Kampar Riau Dihentikan Kejaksaan

Desakan itu disampaikan Ketua Umum Forum Mahasiswa Peduli Bangsa (FMPB) Sumatera Utara, M Ritonga bersama sejumlah mahasiswa saat melakukan aksi di halaman Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (22/12/2023) kemarin

Baca juga: Kanwil Kemenkumham NTB Gelar Peningkatan Pemahaman Penyusunan Prolegda di Mataram

Ketua umum forum mahasiswa peduli bangsa Sumatera Utara dalam orasinya menyampaikan beberapa tuntutan. Pertama mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan audit dan investigasi terhadap sejumlah proyek yang ada di Kabupaten Simalungun

Kedua mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melakukan evaluasi kinerja tim kordinasi supervisi dan pencegahan provinsi Sumatera Utara, Meminta KPK membubarkan advokasi daerah karena dinilai tidak berfungsi dan terindikasi sebagai pembela sejumlah kepala daerah

Baca juga: Polres Ponorogo Tetapkan Dua Tersangka Meninggalnya Santri Pondok Modern Darussalam Gontor

Selain itu, Forum mahasiswa peduli bangsa Sumatera Utara juga mendesak Direktur penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi agar segera mengevaluasi dan memeriksa ulang laporan pertanggungjawaban pengunaan anggaran Kabupaten Simalungun mulai tahun 2021, 2022 dan 2023 beserta memeriksa ulang dokumen kontrak.

Kemudian, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi agar berkoordinasi dengan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan Republik Indonesia untuk mengusut dugaan dana pencucian uang yang diduga dilakukan Bupati Simalungun 

Baca juga: Pemkab Blitar Ajak Elemen Masyarakat Gempur Rokok Ilegal

Selain mengusut dugaan dana pencucian uang, Komisi Pemberantasan Korupsi juga didesak untuk memeriksa rekening serta menganalisis transaksi keuangan seluruh orang terdekat Bupati Simalungun termasuk Chrismes Haloho beserta jajaran OPD Simalungun. 

Tak hanya itu saja, Ritonga juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut aliran dana properti milik Bupati Simalungun yang saat ini dikuasakan kepada putrinya dan orang terdekatnya bernama Chrismes Haloho

Baca juga: Maksimalkan Program Magang, Taruna Poltekip 53 Ikuti Penguatan Kasubsie BKD Bapas NK

Disamping itu, Ketua umum forum mahasiswa peduli bangsa Sumatera Utara dalam orasinya juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan menelusuri aset tidak bergerak atau tanah bangunan milik Bupati Simalungun karna sebagian hartanya tidak dilaporkan dalam harta kekayaannya.

Terakhir, Forum Mahasiswa Peduli Bangsa (FMPB) Sumatera Utara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi agar menyita rekening pemkab Simalungun, kemudian dianalisisa transaksi keuangannya, ”ujar M Ritonga dalam orasinya dengan menggunakan pengeras suara

Dalam rekaman video yang beredar, Forum Mahasiswa Peduli Bangsa (FMPB) Sumatera Utara dalam menyampaikan sejumlah tuntutannya di halaman Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi juga membawa spanduk bertuliskan Tangkap Radiapoh Hasiholan Sinaga

Sebelumnya, Forum Mahasiswa Peduli Bangsa (FMPB) juga sudah melakukan aksi di Depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan membawa dan membentangkan spanduk bertuliskan Tangkap Radiapoh Hasiholan Sinaga. 

Baca juga: Gadis 12 Tahun Diancam Lalu Disetubuhi, Oknum ASN di Toraja Utara di Polisikan